kediriInspektorat Kota Kediri yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pembantu Wilayah 2 (Zahkri A.)  dan diikuti oleh Auditor/P2UPD melaksanakan kunjungan kerja ke Inspektorat Kota Probolinggo pada tanggal 13 April 2016 yang diterima oleh Sekretaris Inspektorat Kota Probolinggo di ruang kerja Inspektur.

Kunjungan dimaksud untuk mengetahui tahapan identifikasi dan analisis area of improvement serta langkah-langkah yang harus.

dilakukan oleh mereka dalam upaya meningkatkan  kapabilitas   tata   kelola   menuju  level 2 (infrastructure) dengan harapan agar seluruh unsur pimpinan dan pegawai Inspektorat Kota Kediri memiliki pemahaman yang sama dalam konteks management control system. (*)

malangAPIP sebagai Internal Audit merupakan salah satu pilar dan faktor kunci dalam konteks Management Control System agar penyelenggaraan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance, sehingga tercipta peningkatan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat serta kapasitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.    Sehubungan   dengan   hal

tersebut,  kami  melakukan  study  referensi  ke  Inspektorat Kota Malang pada tanggal 6 April 2016 yang diterima langsung oleh Sekretaris Inspektorat beserta jajarannya dengan penuh keakraban dan saling sharing terkait penerapan atau implementasi beberapa regulasi yang menyangkut pengawasan internal Pemerintah Daerah. (*)

JAKARTA – Pemerintah Kota Probolinggo mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka untuk menyampaikan komitmen terkait penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selain komitmen yang ditunjukkan secara serius dan tidak main-main, Pemkot Probolinggo juga berkonsultasi terkait perbaikan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot Probolinggo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Rombongan Pemkot Probolinggo yang hadir diantaranya adalah Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi, Inspektorat, Biro Organisasi, Bappeda dan Bagian Keuangan. Sekretaris Daerah Probolinggo, Johny Hayanto mengungkapkan bahwa dirinya dan jajarannya berkomitmen untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja di Kota Probolinggo yang pada tahun lalu hanya mendapat predikat C.

“Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang berkaitan langsung dengan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi,” katanya.

Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Aan Syaiful Ambia, menyarankan kepada Pemkot Probolinggo agar melakukan perbaikan mulai dari perencanaan seperti perbaikan tujuan, sasaran dan indikator dalam RPJMD dan rencana strategis yang selaras dengan dokumen perencanaan tahunan seperti Perjanjian Kinerja.

“Selain itu dalam Pengukuran Kinerja juga harus jelas indikator dan cara perhitungannya. Dengan perbaikan-perbaikan seperti itu, dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja di Kota Probolinggo,” katanya.

(www.menpan.go.id)

reviuReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan reviu laporan keuangan adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan keandalan informasi yang ada dalam laporan keuangan.

Penerapan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian LKPD tahun 2015 membawa perubahan yang signifikan dalam melaksanakan reviu atas LKPD. Oleh karena itu Panduan Asistensi Reviu LKPD yang sudah pernah disusun sebelumnya, yang disusun berdasarkan basis kas menuju akrual, sudah tidak dapat mengakomodasi kebutuhan untuk dapat melakukan reviu atas LKPD yang berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mensyaratkan tiga komponen laporan keuangan (LK) tambahan yang perlu disusun selain empat komponen LK yang selama ini sudah disusun oleh pemda. Dengan adanya ketiga komponen LK tambahan tersebut dan penerapan basis akrual dalam penyusunan LKPD, maka perlu dilakukan perubahan yang cukup material dalam penyusunan program reviu maupun kertas kerja reviu.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LKPD, maka reviu LKPD yang dilaksanakan pada tahun 2015 sudah harus berdasarkan standar reviu ini. Penerapan standar reviu ini membawa beberapa perubahan apabila dibandingkan dengan pedoman reviu yang sebelumnya, antara lain yaitu: pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan sasaran reviu. Dalam Standar Reviu ini, pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak dilakukan secara tersendiri atau terpisah, melainkan terintegrasi dalam penelaahan terhadap sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan pengujian kesesuaian antara penyelenggaraan akuntansi dengan SAPD yang dibangun pemda. (*)

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Disnaker kembali menggelar Job Market Fair (JMF). Kepala Dinas Tenaga Kerja Achmad Sudiyanto menjelaskan, jika bursa kerja kali ini diikuti oleh 40 perusahaan baik dari dalam dan luar Kota Probolinggo. Dengan rincian 30 perusahaan di Kota Probolinggo, 10 perusahaan dari berbagai wilayah seperti Kabupaten Probolinggo, Jember, Sidoarjo dan Surabaya.

Adapun jumlah lowongan yang diperebutkan sejumlah 1.721 peluang. Mulai pukul 08.00 wib ribuan pendaftar memadati UPTD BLK Disnaker, Jalan Brantas Km.1 pada (18/4).  Walikota Hj Rukmini membuka acara JMF dan kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 160 orang itu secara bersamaan.

Selain itu Walikota juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa peralatan bagi usaha mikro, serta bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Bantuan sebanyak 12 buah kursi roda itu dari Dinas Sosial.

“Dengan JMF ini diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di kota. Termasuk bisa membantu pihak yang berkepentingan, perusahaan dan pencari kerja. Dengan begitu bisa efisiensi biaya, waktu dan tenaga,” ujar Kepala Daerah dalam sambutannya.

Walikota juga menyayangkan peserta yang hanya berjumlah 1200 orang itu. Karena peluang kerja lebih besar dari pendaftar. “Seharusnya mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan bisa segera bekerja dan tidak menganggur, “ pinta pemimpin nomor satu di Kota Probolinggo ini.

Salah satu peserta JMF, Wakhid warga Jalan KH Hasan Genggong merasa terbantu dengan program tersebut. Remaja lulusan SMK tahun 2015 itu melamar di tiga perusahaan sekaligus yakni PT Eratex Djaja, CV Batu Jajar, dan PT Indomarco. (yul)