VISI : MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK - MISI : MENINGKATKAN EFEKTIFITAS HASIL PENGAWASAN TERHADAP KWALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

Pemerintah Kota Probolinggo melakukan study referensi ke Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sampang terkait capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP). Kunjungan ini cukup beralasan karena hasil verifikasi MCP dari kedua Kabupaten tersebut pada tahun 2020 masuk rangking 1 dan 2 pada Provinsi Jawa Timur.

Bupati Sampang Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat beserta jajaran menemui Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Sampang sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena ini merupakan langkah awal.

Slamet Junaidi berharap, kedepan akan ada pertukaran perdagangan antara Kabupaten Sampang dan Kota Probolinggo.  "Kita punya pelabuhan Trunojoyo, Kota Probolinggo punya pelabuhan Mayangan. Maka harapan kami kedepan ada pertukaran komoditi antara Kabupaten Sampang dan Kota Probolinggo," lanjutnya.

Sementara itu Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan bahwa kedatangan Pemerintah Kota Probolinggo ke Pemerintah Kabupaten Sampang pada tanggal 04 Oktober 2021 dan Kabupaten Lamongan pada tanggal 06 Oktober 2021 tidak lain untuk belajar. "Kita datang jauh-jauh kesini untuk belajar. Jangan malu-malu untuk belajar. Bukan masalah pencapaian atau persaingan tetapi kinerja yang kita sajikan harus sesuai dengan apa yang menjadi harapan," ungkapnya.

"Saya merespon bagus tentang apa yang disampaikan oleh Bupati Sampang, semoga kedepan banyak hal yang bisa kita lakukan, kolaborasi dan kerjasama. Tidak mungkin satu daerah bisa berdiri sendiri tanpa ada keterlibatan semuanya yang ada di Jawa Timur," imbuh Habib Hadi.

Habib Hadi menegaskan, Pemkot Probolinggo selalu terbuka jika Pemkab Sampang ingin berkunjung ke Kota Probolinggo. Dalam kegiatan tersebut, wali kota didampingi Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setiorini Sayekti serta kepala Perangkat Daerah terkait.

Masih perlu adanya perbaikan dalam pemenuhan dokumen agar hasil capaian penilaian pada tahun 2021 menjadi optimal pada semua area intervensi, diantaranya :
1. Perencanaan dan Penganggaran APBD ;
2. Pengadaan Barang dan Jasa ;
3. Perizinan ;
4. Pengawasan APIP ;
5. Manajemen ASN ;
6. Optimalisasi Pajak daerah ; dan
7. Manajemen Aset Daerah.

Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan clean and good governance.

Sementara itu Bupati Lamongan Yuhronur Efendi merespons positif keinginan wali kota dan mempersilakan perangkat daerahnya untuk bisa sharing dengan Kota Probolinggo.

Diawali dengan pemaparan sekilas tentang wilayahnya, kemudian kiat yang dilakukan oleh Kabupaten Lamongan dalam mencapai nilai tertinggi MCP se Jatim dari hasil Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pemerintah Daerah)  dan urutan ketiga nasional. 

Upaya yang dilakukan diantaranya, melakukan rapat koordinasi secara intens dengan OPD terkait. Evaluasi indikator dan sub indikator pada aplikasi JAGA. Koordinasi dengan pengembang dan pertanahan terkait PSU/aset. Termasuk sering berkonsultasi dengan BPK maupun KPK.

 

 

"Intinya adalah komitmen dari tingkat atas hingga bawah dalam memenuhi MCP. Karena semua unsur terlibat dan harus sesuai kriteria dalam pengelolaan APBD. Evaluasi SAKIP dan MCP dilakukan intens tiap bulan yang  hasilnya diberikan ke masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti," pungkasnya