Pemerintah Kota Probolinggo melakukan study referensi ke Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sampang terkait
capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP). Kunjungan ini cukup
beralasan karena hasil verifikasi MCP dari kedua Kabupaten tersebut pada
tahun 2020 masuk rangking 1 dan 2 pada Provinsi Jawa Timur.
Bupati
Sampang Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat
beserta jajaran menemui Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin.
Dalam sambutannya, Bupati Sampang sangat mengapresiasi kegiatan ini,
karena ini merupakan langkah awal.
Slamet
Junaidi berharap, kedepan akan ada pertukaran perdagangan antara
Kabupaten Sampang dan Kota Probolinggo. "Kita punya pelabuhan
Trunojoyo, Kota Probolinggo punya pelabuhan Mayangan. Maka harapan kami
kedepan ada pertukaran komoditi antara Kabupaten Sampang dan Kota
Probolinggo," lanjutnya.
Sementara
itu Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan bahwa
kedatangan Pemerintah Kota Probolinggo ke Pemerintah Kabupaten Sampang
pada tanggal 04 Oktober 2021 dan Kabupaten Lamongan pada tanggal 06
Oktober 2021 tidak lain untuk belajar. "Kita datang jauh-jauh kesini
untuk belajar. Jangan malu-malu untuk belajar. Bukan masalah pencapaian
atau persaingan tetapi kinerja yang kita sajikan harus sesuai dengan apa
yang menjadi harapan," ungkapnya.
"Saya
merespon bagus tentang apa yang disampaikan oleh Bupati Sampang, semoga
kedepan banyak hal yang bisa kita lakukan, kolaborasi dan kerjasama.
Tidak mungkin satu daerah bisa berdiri sendiri tanpa ada keterlibatan
semuanya yang ada di Jawa Timur," imbuh Habib Hadi.
Habib
Hadi menegaskan, Pemkot Probolinggo selalu terbuka jika Pemkab Sampang
ingin berkunjung ke Kota Probolinggo. Dalam kegiatan tersebut, wali kota
didampingi Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Setiorini Sayekti serta kepala Perangkat
Daerah terkait.
Masih
perlu adanya perbaikan dalam pemenuhan dokumen agar hasil capaian
penilaian pada tahun 2021 menjadi optimal pada semua area intervensi,
diantaranya :
1. Perencanaan dan Penganggaran APBD ;
2. Pengadaan Barang dan Jasa ;
3. Perizinan ;
4. Pengawasan APIP ;
5. Manajemen ASN ;
6. Optimalisasi Pajak daerah ; dan
7. Manajemen Aset Daerah.
Komitmen
Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur adalah peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan clean and good governance.
Sementara
itu Bupati Lamongan Yuhronur Efendi merespons positif keinginan wali
kota dan mempersilakan perangkat daerahnya untuk bisa sharing dengan
Kota Probolinggo.
Diawali
dengan pemaparan sekilas tentang wilayahnya, kemudian kiat yang
dilakukan oleh Kabupaten Lamongan dalam mencapai nilai tertinggi MCP se
Jatim dari hasil Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pemerintah Daerah)
dan urutan ketiga nasional.
Upaya
yang dilakukan diantaranya, melakukan rapat koordinasi secara intens
dengan OPD terkait. Evaluasi indikator dan sub indikator pada aplikasi
JAGA. Koordinasi dengan pengembang dan pertanahan terkait PSU/aset.
Termasuk sering berkonsultasi dengan BPK maupun KPK.
"Intinya
adalah komitmen dari tingkat atas hingga bawah dalam memenuhi MCP.
Karena semua unsur terlibat dan harus sesuai kriteria dalam pengelolaan
APBD. Evaluasi SAKIP dan MCP dilakukan intens tiap bulan yang hasilnya
diberikan ke masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti," pungkasnya
