Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai tugas memimpin dan melakukan koordinasi dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis pada Inspektorat Kota Probolinggo berdasarkan peraturan Walikota Probolinggo nomor 33 tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

1. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan program pengawasan
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
  3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan              
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai  tugas dan fungsinya.

Sekretaris

  1. mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
  2. fungsi :

-  pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Inspektorat;

-  pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;

-  pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Inspektorat;

-  pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Inspektorat;

-  pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Inspektorat;

-  pengelolaan administrasi kepegawaian Inspektorat;

-  pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Inspektorat;

-  pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat;

-  pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada inspektorat;

-  pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan hasil pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan;

-  pelaksanaan administrasi dan evaluasi laporan hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat, media dan instansi pemerintah;

-  pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat;

-  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Inspektorat; dan

-  pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

  1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
  2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
  3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  6. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan & tata kearsipan;
  7. melaksanan administrasi kepegawaian di Inspektorat;
  8. melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Inspektorat;
  9. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Inspektorat;
  10. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
  11. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
  12. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Inspektorat;
  13. melaksanakan pengurusan perjalanan Inspektorat, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  14. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
  15. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretari

Subbagian Program dan keuangan, mempunyai tugas :

  1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan SubbagianProgram dan keuangan;
  2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada SubbagianProgram dan keuangan;
  3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan SubbagianProgram dan keuangan;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan SubbagianProgram dan keuangan;
  6. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat;
  7. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Inspektorat;
  8. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat;
  9. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Inspektorat;
  11. mengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  12. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (S
  13. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan hasil pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
  14. melaksanakan pengadministrasian dan evaluasi laporan hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat, media dan instansi pemerintah;
  15. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
  16. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat;
  17. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan SubbagianProgram dan keuangan;
  18. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran SubbagianProgram dan keuangan; dan
  19. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah I

melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

  1. perumusan rencana kerja dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  3. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  4. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  5. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal perangkat daerah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  6. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan; dan
  7. pelaksanaan fungsidinas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

  1. Bagian Organisasi;
  2. Bagian Hukum;
  3. Bagian Pemerintahan;
  4. Sekretariat DPRD;
  5. Inspektorat;
  6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  9. DinasKoperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
  10. Satuan Polisi Pamong Praja;
  11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
  13. Kecamatan Kanigaran; dan
  14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Inspektur Pembantu Wilayah II

melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah II, mempunyai fungsi :

  1. perumusan rencana kerja dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  3. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  4. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  5. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal perangkat daerah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  6. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan; dan
  7. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

  1. Bagian Umum;
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  3. Bagian Humas dan Protokol;
  4. RSUD dr. Mohamad Saleh;
  5. Dinas Kesehatan;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Tenaga Kerja;
  8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
  9. Dinas Perikanan;
  10. DinasK
  11. DinasPerpustakaan dan Arsip;
  12. Kecamatan Kedopok; dan
  13. Kecamatan

Inspektur Pembantu Wilayah III

melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai fungsi :

  1. perumusan rencana kerja dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  3. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  4. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  5. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal perangkat daerah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  6. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan; dan
  7. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

  1. Bagian Administrasi Perekonomian;
  2. Bagian Administrasi Pembangunan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  5. Dinas Lingkungan Hidup;
  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Dinas Perhubungan;
  8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  10. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  11. Kecamatan Mayangan;
  12. Kecamatan Wonoasih; dan
  13. PDAM.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kelompok jabatan fungsional, juga terdapat kelompok jabatan fungsional Auditor dan P2UPD yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Inspektur Pembantu Wilayah.